Droupadi bersama Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan diskusi terbatas atau yang biasa dikenal dengan Focus Group Discussion (FGD) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pendidikan tinggi di Jakarta pada Selasa (07/06/22).

Keterlibatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dalam kegiatan ini sebagai bagian dari proses penelitian yang diketuai oleh oleh Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si., mengenai kekerasan seksual di pendidikan tinggi yang didukung sepenuhnya oleh Dikti dan LLDIKTI III.

Diskusi ini membahas bagaimana implementasi Peraturan Menteri 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Alimatul Qibtiyah dari Komisi Nasional Perempuan, Ai Maryati Solihah dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, Fatimah Asri Muthmainnah dari Komisi Nasional Disabilitas, Nur Dewi dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud, dan Tim Pusat Penguatan Karakter serta Khaerul Umam sendiri selaku ketua peneliti.

Khaerul Umam memaparkan bagaimana pola-pola yang umum terjadi dalam kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, yang melibatkan dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dosen dengan tendik (tenaga kependidikan), mahasiswa dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan tendik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Alimatul Qibtiyah, bahwa Komisi Nasional Perempuan juga banyak menerima laporan kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh dosen kepada mahasiswa dan sesama mahasiswa. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi adalah fenomena gunung es yang harus dibuka secara terbuka untuk dicarikan penyelesaiannya, baik di level kampus maupun nasional.

Ai Maryati memaparkan bagaimana KPAI melakukan edukasi tentang kekerasan seksual di level pendidikan dasar dan menengah, bagaimana memberikan pemahaman terkait kekerasan seksual di sekolah. Asri Muthmainnah memaparkan bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual terjadi menimpa kelompok penyandang disabilitas, bagaimana stigma penyandang disabilitas sebagai makhluk aseksual dan kerawanan yang muncul dari dalam proses pendampingan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.

Sedangkan Dewi menceritakan bagaimana Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan investigasi kasus kekerasan seksual di 17 universitas. Sesuai dengan kewenangan yang ada, Inspektorat Jenderal berwenang dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, sedangkan pencegahan dilakukan di bawah Pusat Pengembangan Karakter. Puspeka sendiri telah membuat beberapa konten yang terkait dengan kekerasan seksual yang dapat dilihat di media sosial. Konten-konten ini menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman terkait persoalan kekerasan seksual di khalayak umum.

Dalam diskusi ini mencoba untuk membuat model kampanye sekaligus implementasi Permendikbud 30/2021 dalam membuat ruang aman di lingkungan perguruan tinggi, sebab situasi kekerasan seksual itu hanya dapat diselesaikan dengan komitmen semua pihak. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.